Dalam rangka Safari Ramadhan 1446 H, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama rombongan mengunjungi Ma’had Dalwa Bangil pada Jumat siang, 14 Maret 2025. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk berdialog tentang kebijakan energi nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Bahlil memaparkan berbagai kebijakan pemerintah di sektor energi kepada para ustadz dan santri. Pemaparan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang arah kebijakan energi Indonesia.
PC ISNU Kabupaten Pasuruan, sebagai representasi kaum cendekiawan di wilayah tersebut, turut menyambut baik kunjungan ini. ISNU melihat ini sebagai kesempatan untuk memberikan kontribusi pemikiran terkait kebijakan energi dan pengembangan sumber daya manusia.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama PC ISNU adalah masalah distribusi tabung gas elpiji yang dinilai belum merata. Mereka menyoroti adanya dugaan monopoli oleh segelintir pihak, yang menyebabkan harga elpiji menjadi mahal dan memberatkan masyarakat.

Selain itu, isu-isu aktual seperti dugaan pengoplosan Pertamax oleh Pertamina dan permasalahan korupsi ukuran minyak goreng juga menjadi sorotan. PC ISNU Kabupaten Pasuruan memandang isu-isu ini sebagai masalah serius yang perlu segera ditangani.
Dr. Fauzi Hamzah, Ketua Panitia Penyelenggara sekaligus pimpinan ISNU, menyatakan bahwa kebijakan pemerintah di bidang energi saat ini belum banyak memberikan manfaat bagi umat Islam, khususnya organisasi masyarakat (ormas) Islam dan pondok pesantren.
Oleh karena itu, PC ISNU Kabupaten Pasuruan mendorong agar kebijakan energi dapat lebih inklusif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat Islam. Mereka berharap adanya langkah-langkah konkret untuk mewujudkan hal ini.
Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan peran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang energi. Keterlibatan pesantren dalam program-program energi dapat memberikan dampak positif yang signifikan.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya energi juga menjadi hal yang krusial. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan energi dijalankan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Diharapkan, melalui dialog dan kerjasama antara pemerintah, ormas Islam, dan berbagai pihak terkait, kebijakan energi Indonesia dapat semakin adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.
Selain isu-isu di atas, PC ISNU Kabupaten Pasuruan juga menyoroti pentingnya pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai alternatif energi yang lebih ramah lingkungan.
PC ISNU juga mendorong adanya pemberdayaan ekonomi umat melalui program-program yang terkait dengan sektor energi, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang energi.
Pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dan organisasi masyarakat seperti Nahdatul Ulama, dalam merealisasikan program program yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.
